Info FKUIUncategorized

Beragam Permasalahan Sektor Kesehatan dan Upaya Solusinya

#Liputanmedia

Bisnis.com, JAKARTA – Pada Hari Kesehatan Nasional yang diselenggarakan pada Jumat (12/11), Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan saat ini tengah bersiap melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada enam bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif dan berkeadilan.
 
Adapun fokus enam pilar transformasi kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.
 
Guru besar Universitas Indonesia dan Dekan FKUI, Ari Fahrial Syam mengatakan, sebenarnya, sebagian yang akan ditransformasi oleh Kementerian Kesehatan sudah ada dalam tulisan blognya dua tahun yang lalu.
 
Dalam tulisan blognya bertajuk “Harapan untuk Menkes Baru” tersebut, Ari menuliskan bahwa hal utama yang menjadi perhatian Kementerian Kesehatan adalah pembiayaan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, penelitian kesehatan inovatif yang bertujuan untuk efisiensi pembiayaan kesehatan serta upaya-upaya pencegahan penyakit.
 
“Saat ini Indonesia sudah memasuki Universal Health Coverage (UHC), dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah ter-cover pembiayaan kesehatannya. Sistem ini bertujuan memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, tanpa mengalami kesulitan keuangan,” tulis Ari, melansir laman blog miliknya, Senin (15/11/2021).
 
Masalah yang muncul kemudian adalah pembiayaan pasien menjadi meningkat dan sangat menyedot uang negara. Sebagai satu-satunya asuransi kesehatan sosial yang menjadi tulang punggung pembiayaan kesehatan masyarakat, BPJS dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit. Menurutnya, diperlukan efisiensi dalam pembiayaan kesehatan karena masalahnya terjadi dari hulu sampai hilir. Salah satu upaya yang dapat dikerjakan adalah menekan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan bahan habis pakai produksi dalam negeri.
 
Dia menambahkan bahwa riset kesehatan inovatif harus didukung terutama yang dilakukan oleh institusi pendidikan agar bisa menghasilkan produk yang murah untuk dapat digunakan masyarakat Indonesia.
 
“Secara nasional harus segera ditingkatkan upaya-upaya kemandirian untuk pembuatan obat, vaksin dan alat kesehatan yang memang dapat diproduksi dalam negeri. Beberapa perusahaan farmasi dalam negeri bahkan produknya sudah diterima di negara tetangga. Disatu sisi, pembiayaan BPJS tidak terbatas juga harus dibatasi. Rekomendasi dari penilaian teknologi kesehatan atau health technology assessment harus dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan karena rekomendasi yang diberikan untuk menekan pembiayaan kesehatan,” tulisnya.
 
Sementara itu, menurutnya, konsep dasar dari kesehatan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih lanjut, dia menuliskan bahwa pencegahan meliputi gaya hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin, agar deteksi dini penyakit dapat dilakukan dan bagi pasien yang memiliki penyakit kronis, penyakitnya dapat terkontrol.
 
Dia juga menuliskan bahwa upaya menekan pembiayaan kesehatan terbaik menurutnya adalah dengan melakukan pencegahan khususnya pencegahan penyakit tidak menular.
 
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular. Ke depan keberadaan Posbindu oleh menteri kesehatan yang akan datang dan sosialisasi dan pembentukan Posbindu ini harus dilakukan secara massif,” sarannya.
 
Dia berharap, melalui Posbindu, upaya pencegahan penyakit dapat dilakukan secara optimal agar jumlah pasien yang sakit bisa diturunkan dan deteksi dini penyakit dapat dilakukan.
 
Semakin dini penyakit dapat ditemukan, biaya yang akan dikeluarkan juga tidak besar. Apalagi kita tahu bahwa penyakit dominan yang cukup menyedot pembiayaan kesehatan adalah penyakit tidak menular dan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
 
Selain menekan angka penyakit tidak menular yang kasusnya kian hari kian meningkat, Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS, Malaria, TBC dan infeksi lainnya.
 
Kesenjangan pelayanan kesehatan khususnya untuk wilayah timur Indonesia juga harus diminimalisir. Menurutnya, upaya yang harus dilakukan harus sistematis mulai dari pusat dan daerah.
 
“Seluruh jajaran birokrat di daerah harus berkonsentrasi untuk mencapai target-target tersebut,” katanya. Mengakhiri tulisannya, Ari berharap agar Menteri Kesehatan dapat segera terjun langsung mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang ada dan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dia juga mengajak profesi kedokteran dan institusi pendidikan kedokteran untuk mendukung Kementerian Kesehatan agar dapat mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal pembangunan kesehatan.
 
“Mudah-mudahan transformasi ini bisa terwujud,” katanya.